Dampak Realisasi Pelaporan Kematian Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sari
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Achmad, A. 2012. Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Prenada Media Group. Jakarta
Achdiat., & Yaya, M. 2017. Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian Dalam Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat. Universitas Pasundan Bandung. Vol. 19 No. 2
Alvina, B. K., Nindya, & Dyah, L. 2013. Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
Anton, S. Y., Jehani., Jehadun, B. N., & Agnes. 2008. Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen. Forum Sahabat. Jakarta
Didik, R. F., Hanfi, I., & Hadi, M. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang
Hasoloan, N. 2014. Sistem Pencatatan Kelahiran Dan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian Terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung Dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). Kemendagri. Bandung
Muhammad, H. 2015. Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram). Skripsi. Universitas Mataram. Mataram
Rahman dan Baso, M. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Celebes Media Perkasa. Yogyakarta
Saleh, A. R. 2005. Diklat Training Of Trainer Catatan Sipil Tahun 2005. Departemen Dalam Negeri Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Diklat Pembangunan dan Kependudukan. Jakarta
Siagina, S. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Siti, K. 2015. Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
Supriyatna, Y. 2015. Mudahnya Mengurus Dokomen Tanpa Calo. Lembar Langit Indonesia. Jakarta
Soemitro R. H. 1990. Metode Penelitian Hukum Dan Juri Metri. Ghalia Indonesia. Jakarta
Soerjono, S., & Mamudji S. 2005. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pres. Jakarta
Tutik, T. T. 2006. Pengantar Hukum Perdata. Prestasi Pustaka. Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/PB/I/2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor catatan sipil Kabupaten (Kota Madya)
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.


